Sejumlah investor memberikan suntikan dana US$17,5 juta atau setara Rp 198 miliar kepada Indonesia,dan Singapura guna menganti sarana bantu navigasi pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Beberapa investor itu antara lain Nippon Foundation, IFAN, Malacca Strait Council (MSC), UAE, Republic of Korea, International Maritime Organization (IMO), Malacca, Singapore Strait Trust Fund, Arab Saudi, India, China dan Jepang.
Kepala Humas Ditjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Sindu Rahayu mengatakan pendanaan itu di peroleh dalam pembahasan Co-operative Mechanism and the Strait of Malacca and Singapore (SOMS) dalam forum 6th Cooperation Forum (CF) di Bali awal bulan ini.
“Indonesia yang di wakili Kemenhub menjadi tuan rumah penyelenggaraan tiga pertemuan internasional yakni 6th Project Co-ordination Committee (PCC) pada 7 oktober-11 oktober 2013.
Pertemuan itu juga di gelar dengan mengundang negara pengguna (user states) dan stake holder guna membahas keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapore.
Menteri Perhubungan EE. Mangindaan menilai mengundang user state sangat penting agar bisa memberikan masukan terhadap perbaikan lalu lintah pelayaran si Selat Malaka dan Singapura.
Selain membahas SOMS, pertemuan itu juga menitikberatkan Marine Electronic Highway (MEH) dan E-Navigation, Safety orf Navigation in the Straits of Malacca and Singapore, Maintenance of Aids to Navigation in SOMS, dan Mairne Environ mental Protection in the Straits of Malacca and Singapore.
Khusus soal MEH, Sindu melanjutkan kemungkinan pemanfaatan E-Navigation untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura.
“Juga akan membawa isu MEH ini untuk di diskusikan pada pertemuan 38th Tripartite Tecnical Experts Group TTEG. MEH di Data center Batam juga beroperasi dengan dukungan dari MEH Back up Data Center di Singapura dan Malysia,” kata Sindu.
Dalam pembahasan Marine Environmental Protection in the Straits of Malacca and Singapore yang menjadi pembahasan terakhir di pertemuan CF, imbuhnya, perlu prosedur standar penanganan tumpahan Hazardous and Noxious Substance di project 2.
Forum juga mencatat komitmen Indonesia dalam mewujudkan perlindungan lingkungan maritim dengan meratifikasi Marpol Annex IV-VI.
Direktur National Maritime Institute Siswanto Rusdi menilai pemerintah jangan fokus pada dua selat tersebut tetapi mengesampingkan Selat Sunda yang butuh juga perhatian.
“Sebagai negara pantai di Selat Sunda, kita seharusnya berusaha keras agar Selat itu aman. Kita bisa memanfaatkan user state Selat Sunda untuk membantu kita menyediakan rasa aman berlayar. Persis seperti di Selat Malak dan Singapura,” tegasnya.
Siswanto menegaskan Indonesia akan menhadapi perubahan mendasar di Selat Sunda terkait dengan navigasi dengan adanya pembangunan Jembatan Selat Sunda.
Sumber : Radar Surabaya
