Harapan wakil presiden Boediono 2 tahun silam tampaknya tak terpenuhi seluruhnya hingga hari ini. Keinginannya adalah pembenahan sistem logistik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Boediono menyampaikan harapanya di Indonesia Logistics Summit pada November 2011 yang digelar bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Kementrian bidang Koordinator Perekonomian. Setelah 2 tahun berlalu perubahan penting dalam pembenahan logistik masi berjalan lambat.
“Tingginya biaya logistik telah membuat ekonomi Indonesia menjadi terpecah-pecah , “kata Boediono dalam sambutannya saat itu, seperti dilansir dalam situs resmi Kadin. “Daerah-daerah yang jauh dari pusat menderita karena membayar barang lebih mahal.”
Wakil Presiden menginginkan pembenahan sistem logistik nasional dengan skema kemitraan pihak swasta. Alasannya jelas, dana pemerintah yang terbatas. Perbaikan system logistik, sambungnya, akan mendukung integrasi ekonomi nasional. Masalah logistik adalah satu satu soal yang musti dibenahi secara berkelanjutan.
Bahkan dalam acara yang sama, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan permasalahanya bukan hanya biaya logistik yang tinggi, tetapi juga konektivitas nasional yang belum terintegrasi. “pelaku usaha membutuhkan kelancaran arus barang secara efektif dan efesien.”
Sat itu, Kadin menilai biaya logistik yang dikeluarkan pengusahan di Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan dengan biaya kawasan Asia Tenggara, yang mencapai 17%. Catatan organisaasi itu memperlihatkan bahwa angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan singapura yang mencapai 6%, Filipina sekitar 7% dan Malaysia sekitar 8%.
Asosiasi pengusaha tersebut menginginkan penguranagn biaya logistic dapat ditekan menjadi 10%. Mereka berpendapat tingginya biaya logistic dapat berpengaruh pada rendahnya daya saing industry.
Akibat yang ditimbulkan pun bermacam-macam. Mulai membanjirnya arus impor barang murah, perbedaan harga yang mencolok antara jawa dengan luar jawa hingga tingginya harga barang yang musti dibayar konsumen.
“Sistem logistik di Indonesia harus mampu mendukung peningkatan daya saing pelaku bisnis,”kata Suryo. “Jika pembangunan infrastruktur bisa cepat, maka akan menguntungkan kegiatan industri dan perdagangan.
Menjawab berbagai masalah itu pemerintah pada akhir Maret 2012, menerbitkan Peraturan Presiden No.26/2012 tetntang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional.
Dalam aturan itu, pemerintah menyatakan diperlukanya infrastruktur logistik dalam rangka pembenahan sektor tersebut. Ini terjadi dari simpul dan mata rantai logistik yang berfungsi untuk menggerakkan barang dari titik asal ke titik tujuan.
Dalam keterangannya, aturan itu juga menginginkan adanya perubahan paradigma “kapal mengikuti perdagangan” menjadi “kapal mempromosikan perdagangan.”
Masalahnya, aturan yang tercetak itu tak serta merta menjawab persoalan logistik yang demikian kompleks. Salah satu kritik datang dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)
SUMBER : Bisnis Indonesia
